Deliberasi untuk Demokrasi Pasca Pandemi Indonesia - Pratiwi Pratiwi (Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2021)
Sejak pandemi Covid-19 melanda, kebijakan pembatasan sosial diberlakukan, akibatnya banyak sektor ekonomi yang tidak berkembang bahkan bangkrut. Sehingga, indeks gini atau ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pada 2020. Data lain mengungkap angka kemiskinan Indonesia meningkat pada 2020 menjadi 10,19% dibandingkan daripada tahun-tahun sebelumnya yang menunjukan angka di bawah dua digit. Selain itu, beberapa polemik juga muncul dalam penyaluran bantuan sosial saat pandemi seperti pendataan, sasaran bantuan, bahkan korupsi. Meski demikian, gerakan-gerakan aktivisme sosial untuk saling membantu rakyat dan dari rakyat juga bermunculan saat pandemi. Jalur daring dan aplikasi perangkat lunak adalah beberapa piranti yang digunakan untuk menjaring bantuan untuk sesama. Aktivisme sosial dapat dikolaborasikan untuk meningkatkan akuntabilitas bantuan sosial pemerintah dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Sebab, aktivisme sosial yang bermula dari gerakan untuk membantu diri (self-help) memiliki kecenderungan untuk lebih tangguh dalam menjamin akuntabilitas, mengurangi manipulasi politik, menghimpun dan menyalurkan bantuan daripada lembaga bentukan pemerintah terutama pada saat pandemi di Negara berkembang (Haberer et al., 2021). Aktivisme sosial dapat menjadi kolaborator dalam demokrasi deliberatif saat pandemic.