Larangan Pembatalan Klaim Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan MK NO.83/PUU-XXII/2024) - Hanafi Harahap, Fachrul; Sativa, Annisa (Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 2025)
The Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXII/2024, which prohibits insurance companies from unilaterally canceling claims, represents a significant step in protecting consumer rights. This study examines the issue from the perspective of Islamic law, particularly the concept of maslahah mursalah.The aim of the research is to highlight the implications arising from the decision and provide recommendations to the relevant authorities to address the emerging challenges.This study employs a qualitative method with a normative juridical approach,.The study finds that the prohibition of unilateral cancellation aligns with the principles of maslahah mursalah.However,in practice ,the insurance industry may respond by adjusting their policies,such as increasing premiums or tightening the customer selection process.these implications may hider access to insurance products for certain vulnerable and marginalized groups.Therefore,the role ofnthe Financial Services Authority (OJK)is crucial in ensuring that new regulations are implemented fairly during this legal transition.Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 yang melarang perusahaan asuransi membatalkan klaim secara sepihak menjadi langkah penting dalam melindungi hak konsumen. Penelitian ini membahas masalah tersebut dari sudut pandang hukum Islam, khususnya konsep maslahah mursalah. Tujuan penelitian ini untuk memberikan beberapa implikasi yang timbul akibat putusan ini serta masukan kepada badan yang berwenang agar sekiranya masalah yang timbul teratasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa larangan pembatalan sepihak sejalan dengan prinsip-prinsip maslahah mursalah. Tetapi secara implikatif, industri asuransi berpotensi melakukan penyesuaian seperti menaikkan premi atau memperketat proses seleksi nasabah. Implikasi ini membuat sebagian kelompok masyarakat kecil dan rentan sulit untuk mengakses atau membeli produk asuransi. Oleh karena itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penting dalam memastikan regulasi terbaru agar transisi hukum ini tetap adil.