INVESTIGASI EPIDEMOLOGI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI KABUPATEN ROKAN HILIR, RIAU TAHUN 2024 : Keperawatan Komunitas - Devis Enjelia; Nurhidayati, Evi; Suhardiansyah; ⁠Ambo Anto; Susanah, Susi; Deddy Novianto, ⁠Eko; Oktaviana Larasati, Putri (Jurnal Penelitian Keperawatan Kontemporer, 2025)
Latar Belakang: Pada pertengahan tahun 2024 Kabupaten Rokan Hilir dilaporkan terjadi lonjakan kasus malaria yang signifikan setelah menerima sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2022, menandakan selama tiga tahun berturut – turut, menandakan tidak adanya penularan lokal. Peristiwa ini menyoroti kerentanan wilayah eliminasi terhadap reintroduksi malaria, sehingga pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karateristik epidemologi KLB Malaria di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif epidemiologi dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan Puskesmas di wilayah terdampak selama periode Mei hingga September, Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mensintesis informasi untuk menggambarkan distribusi kasus berdasarkan variabel waktu, tempat, dan orang. Hasil: Sebanyak lebih dari 800 kasus malaria terkonfirmasi dilaporkan selama periode KLB. Kurva epidemi menunjukkan peningkatan kasus secara tajam mulai akhir Mei 2024 dan mencapai puncak pada bulan Juli 2024. Distribusi kasus menunjukkan konsentrasi tinggi di tiga kecamatan pesisir: Sinaboi (n=410), Pasir Limau Kapas (n=319), dan Bangko (n=91). Investigasi menemukan bahwa sebagian besar kasus indeks memiliki riwayat perjalanan dari daerah endemis malaria di luar Provinsi Riau. Jenis parasit yang teridentifikasi adalah Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Kesimpulan: KLB Malaria di Rokan Hilir merupakan contoh klasik reintroduksi penularan di wilayah eliminasi, yang digerakkan oleh mobilitas penduduk. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan sistem surveilans pasca-eliminasi, khususnya surveilans migrasi dan respons cepat, untuk melindungi status bebas malaria.