Data Breaches in Government Institutions and Society and Their Impacts on National Security in Indonesia - Ukas, Rahmadiah Josina; Sembiring, Brain Raska; Wenas, Nadine Chandrawinata; Alverdian, Indra (AEGIS : Journal of International Relations, 2025)
Kebocoran data saat ini menjadi sangat umum di kalangan pengguna. Dalam beberapa kasus, hal ini bermula dari kelalaian, kealpaan, atau bahkan kesalahan dalam mengelola atau mengendalikan data, terutama sistem aplikasi yang digunakan dalam memproses data. Sayangnya, kasus kebocoran data juga menjadi masalah umum yang besar di Indonesia, yang mana terakhir kali ditandai dengan 282 data Pusat Data Nasional (PDN) hilang dan hanya 44 yang memiliki cadangan. Hal ini menyebabkan target utama penulis tertuju pada dampak kebocoran data yang terjadi di pemerintah dan masyarakat Indonesia bagi keamanan nasional negara. Teori Keamanan Nasional digunakan dalam penulisan ini guna membantu penulis untuk menganalisis dampak-dampak kebocoran data di Indonesia. Alhasil, pemerintah Indonesia mencoba untuk mengatasi kasus kebocoran data yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data pribadi (PDP). Meskipun begitu, pengimplementasian dari regulasi ini menghadapi kendala-kendala yang signifikan, misal yang dialami oleh PT PLN dan Indihome yang menggambarkan konsekuensi dari tindakan keamanan data yang tidak memadai. Adapun strategi kerjasama Indonesia baik bilateral, multilateral, maupun regional, yang mana menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengatasi kasus ini. Berdasarkan hasil-hasil yang telah didapatkan, penulis menyadari bahwa kebocoran data memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional, yang mana dapat mengganggu lanskap sosio-ekonomi dan politik negara. Melalui penulisan ini, penulis juga menyarankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pertahanan keamanan siber, seperti autentikasi multi-faktor, serta pendekatan yang lebih kaku dan tegas dalam menegakkan hukum untuk melindungi data pribadi yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah.