Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau - Sulistyono, Djoko (Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 2014)
AbstrakPenelitian ini dilakukan dan didasari atas adanya âkengototanâ klaim dari provinsi Bangka Belitung dan provinsi Kepulauan Riau bahwa Gugus Pulau Tujuh, yaitu wilayah yang disengketakan tersebut merupakan wilayahnya. Oleh karena itu, penelitian ini kiranya dapat memberikan suatu solusi dalam penyelesaian sengketa batas laut di antara ke dua provinsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini digunakan, karena fenomena konstelasi sengketa batas antar daerah(termasuk batas laut)Â  dipandang bersifat multidimensional. Data-data yang diambil dari penelitian lapangan baik itu data primer maupun sekunder,Â  dilakukan melalui wawancara mendalamdengan informan kunci terpilih dan observasiÂ  lapanganÂ  serta dikombinasikan dengan studi kepustakaan,melalui penelusuran bukti- bukti otentikÂ  sengketa pada masa lalu yang relevan. PemerintahÂ  (pihakÂ  KementerianÂ  Dalam Negeri) harus segera menyelesaikanÂ  masalahÂ  sengketaÂ  segmen batasÂ  lautÂ  diÂ  gugusanÂ  Pulau Tujuh yang melibatkan pihak PemerintahÂ  ProvinsiÂ  KepulauanÂ  BangkaÂ  Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengacuÂ  padaÂ  empat pendekatan,Â  yaitu a) Sisi Historis; b) Yuridis; c) Pemerintahan; dan d) Sisi Sosial Budaya.Â  Dan ditambah dengan tidak menafikan keinginan masyarakat yang tinggalÂ  di pulauÂ  tersebut,diharapkan dapat diapresiasi oleh Pemerintah dengan baik.AbstractThis research was conducted and based on the existence of âpersistenceâ claims of the province of Bangka Belitung islands and Riau islands province that seven islands groups, which is disputes region territory. Therefore, this study would be likely to provide a solution in resolving the dispute between the two provinces. This study uses qualitative methods with descriptive analytical approach. This method is used, because the phenomenon of inter-regional constellation boundary disputes (including sea boundary) is considered to be multidimensional. The data were taken from both the research field of primary data and secondary data, conducted through in-depth interviews with selected key informants and field observations, and combined with the study of literature through a search of the authentic evidence disputes the relevant past. Government (the Ministry of Home Affairs) should immediately resolves disputes in the sea boundary segment cluster seven islands involving the provincial government Bangka Belitung islands and Riau islands provincial government with reference to the four approaches, namely: a) the historical side; b) juridical side; c) side of the rule; d) the social side of the culture. And coupled with the desire not to deny the people who live on the islands so expect to be appreciated by the government well.