Analisis Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka di 38 Provinsi Periode 2021-2025 - Hatma Aura Rahmah; Tamamudin Tamamudin; Ayatullah Sadali (Journal Social Society, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika spasial dan temporal Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 38 provinsi di Indonesia selama periode 2021–2025, di tengah penurunan TPT secara nasional yang belum diikuti dengan pemerataan pemulihan pasar kerja. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami ketimpangan regional dalam pengangguran terbuka sebagai cerminan ketidakmerataan pembangunan, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi dokumenter. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan pemerintah, serta hasil kajian dari lembaga independen selama periode lima tahun. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi TPT, serta analisis spasial deskriptif untuk memetakan pola dan arah pergeseran pengangguran antarwilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi di wilayah barat, seperti Jawa Barat dan Banten, mengalami TPT tinggi akibat tekanan urbanisasi, pertumbuhan penduduk usia kerja, dan stagnasi daya serap sektor industri. Sebaliknya, wilayah timur seperti Papua menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya mobilitas kerja, dan lemahnya lembaga pelatihan kerja. Provinsi Bali secara konsisten mencatat TPT terendah karena kekuatan sektor jasa, terutama pariwisata, serta sistem pelatihan vokasional yang adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangguran terbuka tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh aspek demografi, geografis, dan kelembagaan. Temuan ini menegaskan perlunya strategi ketenagakerjaan berbasis lokal yang adaptif terhadap kondisi wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan secara lebih inklusif.