Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makassar - Adelia, Nur; Afrisal, Ade Ferry; Tompo, Natsir (Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, 2025)
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota makassar telah mengatur berbagai ketelntuan pemberian wewenang kepada perusahaan untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum mengenai klasifikasi pemakaian tempat parkir. Berbagai ketentukan mengenai penggunaan parkir juru parkir telah diatur pada bab 5 pasal 10 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, yang diantara poinnya berbunyi “Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir; Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi”. Mengenai aturan ini, terdapat Perusahaan Daerah Parkir yang bertanggung jawab atas pengaturan, operasional, dan pengelolaan fasiitas parkir yang ada di dalam yurisdiksi pemerinth daerah serta bertujuann utama untuk menciptakan pengelolaan parkir yang teratur dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta informan dari penelitian terdiri dari pegawai dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar, petugas parkir resmi dan tidak resmi, serta masyarakat sebagap pengguna parkir. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Perusahaan Daerah parkir dalam melaksanakan pengawasan terkait juru parkir belum berjalan dengan optimal, Pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya harus memperhatikan penentuan retribusi parkir oleh juru parkir resmi maupun juru parkir tidak resmi, dan kinerja yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar terbilang masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan, namun melihat jumlah retribusi parkir yang berhasil dikumpulkan melebihi target merupakan suatu hal yang membanggakan. Makassar City Regional Regulatioln Number 17 of 2006 concerning Management of Pubic Roladside Parking in the Makassar City Area has regulated various provisions for granting authority to companies to manage pubic roadside parking regarding the classification of parking space usagel. Various provisions regarding the use of parking attendants have been reguated in chapter 5, articlel 10 olf Makassar City Relgiolnal Relgulatioln Numbelr 17 olf 2006, which amolng thel polints relads "Parking attelndants arel olbligeld tol givel parking tickelts tol parking spacel uselrs; Parking attelndants arel relquireld tol welar unifolrms and/olr idelntificatioln marks deltelrmineld by thel Bolard olf Direlctolrs." Relgarding this relgulatioln, thelrel is a Relgiolnal Parking Colmpany which is relspolnsiblel folr thel relgulatioln, olpelratioln and managelmelnt olf parking facilitiels within thel relgiolnal golvelrnmelnt and thel main aim is tol relalizel olrdelrly and transparelnt parking managelmelnt. This relselarch aims tol find olut holw thel Makassar City Relgiolnal Relgulatiolns Colncelrning Public Roladsidel Parking Managelmelnt arel Implelmelnteld. Thel relselarch melthold useld in this relselarch usels qualitativel meltholds and thel data colllelctioln telchniquels useld arel olbselrvatioln, intelrvielws and dolcumelntatioln, as welll as infolrmants frolm thel relselarch colnsisting olf elmplolyelels olf thel Makassar City Relgiolnal Parking Colmpany, olfficial and unolfficial parking attelndants, as welll as thel public as uselrs. parking. Thel relsults olf this relselarch relvelal that thel lelvell olf colmpliancel olf thel Relgiolnal Parking Colmpany in carrying olut supelrvisioln rellateld tol parking attelndants has nolt beleln olptimal, thel Grelatelr Makassar Relgiolnal Parking Colmpany must pay attelntioln tol thel deltelrminatioln olf parking felels by olfficial parking attelndants and unolfficial parking attelndants, and thel pelrfolrmancel carrield olut by thel Relgiolnal Colmpany Makassar parking is still lacking and nelelds tol bel improlveld in telrms olf supelrvisioln, but seleling thel amolunt olf parking felels colllelcteld elxcelelds thel targelt is solmelthing that melelts thel relquirelmelnts.