Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Buton - Didi, La; Tenri, Andi; Mustamar, Mustamar (Syntax Literate, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik manajemen pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, guna memastikan efektivitas pemeliharaan jalan di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peran peneliti adalah sebagai instrumen utama. Adapaun sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengn teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Pengorganisian, reduksi dan penyajian data menggunakan alat IA chatGPT. Keabsahan data meliputi kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Hasil penelitian menujukan bahwa Manajemen perencanaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Buton telah dilaksanakan secara sistematis dan mengikuti struktur organisasi serta prosedur teknis yang berlaku. Setiap unit melaksanakan tugas sesuai regulasi, terutama mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2021. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala anggaran dan kurang tepatnya penetapan prioritas. Kedua; pengorganisasian dalam pelaksanaan swakelola dilakukan dengan melibatkan Tim Persiapan, Pelaksana, dan Pengawas, dengan peran pengarahan dari PA/KPA. Proses ini berjalan cukup baik, mulai dari identifikasi usulan hingga evaluasi kegiatan. Namun, koordinasi dan pemahaman tugas antar tim masih belum merata. Ketiga; pengarahan pemeliharaan jalan telah dilakukan sesuai prosedur, namun masih membutuhkan penguatan dalam hal kelembagaan, SOP teknis, dan kapasitas sumber daya. Akibatnya, efektivitas dan akuntabilitas hasil pekerjaan belum sepenuhnya tercapai. Dan keempat; keberhasilan pengendalian pemeliharaan jalan sangat bergantung pada integritas, dokumentasi yang baik, serta keterbukaan komunikasi antar tim dan pemangku kepentingan. Tata kelola berbasis prinsip partisipasi dan akuntabilitas publik menjadi aspek penting dalam menunjang keberlanjutan infrastruktur