Penerapan Activity Based Costing System sebagai Alternatif Dalam Penetapan Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Setiap Kompetensi Keahlian di SMK Amaliah 1 Tahun Pelajaran 2024/2025 - Rahmi, Supia; Yuniarti, Rita (Journal of Economics and Business UBS, 2025)
Penetapan tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang adil dan tepat merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan sekolah, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki berbagai bidang keahlian dengan karakteristik dan kebutuhan biaya yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Activity Based Costing (ABC) sebagai alternatif dalam menentukan tarif SPP di SMK Amaliah 1 pada tahun ajaran 2024/2025. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendanaan yang lebih transparan, objektif, dan sesuai dengan beban aktivitas masing-masing bidang keahlian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan didapatkan dari dokumentasi, wawancara, serta pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional dan komponen biaya yang dikeluarkan oleh setiap bidang keahlian. Dalam penerapan metode ABC, biaya dikelompokkan berdasarkan aktivitas utama yang mendukung proses belajar mengajar, kemudian didistribusikan ke masing-masing bidang keahlian sesuai dengan penggunaan sumber daya yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Activity Based Costing menghasilkan perhitungan tarif SPP yang lebih seimbang dibandingkan dengan metode lama yang digunakan sebelumnya. Bidang keahlian yang memakai sumber daya dan aktivitas lebih tinggi mendapat tarif yang lebih besar, sedangkan bidang dengan beban aktivitas lebih rendah mendapat tarif lebih kecil. Hal ini mencerminkan keadilan dan efisiensi dalam menentukan biaya pendidikan kepada siswa. Dengan demikian, Activity Based Costing dapat menjadi alternatif yang layak dalam menentukan tarif SPP, karena mampu menunjukkan biaya sebenarnya sesuai dengan aktivitas di setiap bidang keahlian. Penerapan metode ini juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan serta menjadi dasar perencanaan keuangan sekolah yang lebih akurat dan berkelanjutan.