KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM TUNGGAL DALAM KONSEP PLEAS WITHOUT BARGAINS DI INDONESIA DAN TIONGKOK - Oktaviana, Deka (TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2025)
Abstract The increasing number of cases entering the judiciary system each year has led to the accumulation of the workload that judges must handle. The emergence of the paradigm of the judiciary as a 'dumpster"™ has resulted in a multitude of minor cases clogging the Indonesian judiciary. To address this issue, the government has established the concept of "pleas without bargains" or the "Special Track" concept in Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP). In Tiongkok, a similar concept known as "Summary Procedure" is applied, which closely resembles the Special Track in Indonesia. This article aims to analyze the regulation of the Special Track in the RUU KUHAP, focusing on the position and role of single judges and comparing it with the Summary Procedure in Tiongkok. This research employs normative juridical methods with a comparative and statutory approach. Based on the author's analysis, several provisions regarding the Special Track raise concern, particularly concerning the length of sentencing, which is inconsistent with the provisions for summary trial procedures; the closed admission of guilt, which could render the prosecutor"™s preparation for case continuation redundant; and the inclusion of legal remedies, which undermines the essence and spirit of achieving a judiciary that is swift, simple, and cost-effective. Regarding the role of single judges, the author finds that the regulation of single judges in the Summary Procedure was only introduced in the second and third amendments to the Criminal Procedure Law of the People"™s Republic of China (CPL). In comparison, the regulation of single judges in the RUU KUHAP is less comprehensive than the provisions governing single judges in the CPL, which are deemed more capable of safeguarding the rights of the accused, particularly the right to self-defense and the right to receive legal explanations regarding the application of the Summary Procedure. Abstrak Besarnya jumlah perkara yang masuk di peradilan tiap tahunnya telah berimbas pada menumpuknya beban penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh hakim. Hadirnya paradigma peradilan sebagai "˜keranjang sampah"™ telah menyebabkan banyaknya kasus-kasus ringan menghiasi peradilan Indonesia. Untuk mengatasi problematika ini, pemerintah telah mengatur konsep pleas without bargains atau konsep Jalur Khusus dalam Pasal 199 RUU KUHAP. Di Tiongkok, terdapat penerapan konsep pleas without bargains yang sangat mirip dengan konsep Jalur Khusus di Indonesia, yang disebut dengan Summary Procedure. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHAP, dengan fokus pada kedudukan dan peran hakim tunggal serta membandingkannya dengan konsep Summary Procedure di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan analisis Penulis, terdapat beberapa ketentuan dalam Jalur Khusus yang masih menyisakan persoalan, khususnya ketentuan terkait lamanya pemidanaan pada konsep Jalur Khusus yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan dalam sidang acara pemeriksaan singkat, pengakuan bersalah secara tertutup yang dapat mengakibatkan upaya persiapan jaksa penuntut umum untuk keberlanjutan perkara menjadi sia-sia, dan hadirnya upaya hukum yang dalam konteks ini telah mencederai esensi untuk melaksanakan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terkait peran hakim tunggal, penulis menemukan bahwa pengaturan mengenai hakim tunggal dalam Summary Procedure di Tiongkok baru diatur dalam Amandemen Kedua dan Ketiga Criminal Procedure Law of the People"™s Republic of China. Sementara itu, pengaturan hakim tunggal dalam RUU KUHAP dinilai masih kurang komprehensif dibandingkan dengan ketentuan dalam sistem hukum acara pidana di Tiongkok yang dinilai lebih dapat menjamin hak-hak terdakwa, khususnya hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan penjelasan hukum mengenai penerapan Summary Procedure.