Prismatika Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional - Listyarini, Dyah (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2008)
Hukum prismatik merupakan tata nilai hukum yang  khas,  yakni  yang  membedakan  sistem  hukum Indonesia  dengan  sistem  hukum  lainnya.  Sehingga muncul  istilah  hukum  Pancasila  yang,  jika  dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial disebut sebagai pilihan nilai prismatik yang  karenanya  dalam  konteks  hukum  dapat  disebut sebagai hukum prismatik. Konsep Prismatik merupakan kombinatif  atas  nilai  sosial  paguyuban  dan  nilai  sosial patembayan.  Dua  nilai  sosial  ini  saling  mempangaruhi warga  masyarakat,  yakni  kalau  nilai  sosial  paguyuban lebih  menekankan  pada  kepentingan  bersama  dan  nilai sosial  patembayan  lebih  menekankan  kepada kepentingan  dan  kebebasan  individu. Nilai  prismatik diletakan sebagai dasar untuk membangun hukum yang penjabarannya  dapat  disesuaikan  dengan  tahap-tahap perkembangan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang bersangkutan. Ada  empat  hal  supaya  prismtika  hukum  dapat diwujudkan,  pertama,  Pancasila  memadukan  unsur  yang baik dari paham Individualisme dan kolektivisme. Kedua, Pancasila  mengintegrasikan  negara  hukum  yang menekankan  pada  civil  law dan  kepastian  hukum  serta konsepsi negara hukum  the rule of law  yang menekankan pada  common  law  dan  rasa  keadilan.  Ketiga,  Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law  as  tool  of  social  enginering) sekaligus  hukum  sebagai cermin ras keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law).  Keempat,  Pancasila  menganut  paham  relegious  nation state,  tidak mengendalikan agama tertentu (karena bukan negara agama), tetapi juga bukan hampa agama, Di sini negara  harus  melindungi  semua  pemeluk  agama  tanpa diskriminasi.