Ocean Accounting: Kebutuhan untuk Mendukung Koordinasi Kebijakan di Bidang Perikanan, Pariwisata dan Ketahanan Pesisir - Winda Ekawati; Finka Zakiah Anfadilah; Annisa Firjatullah (Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika, 2025)
Pengelolaan wilayah pesisir adalah kerja multi sektor dan multi stakeholders, didalamnya menyangkut sektor perikanan, pariwisata dan ketahanan pesisir. Perbedaan kepentingan dalam pengelolaan membuat overlapping kebijakan di tingkat pemerintahan terjadi. Lemahnya koordinasi menjadikan kebijakan berjalan parsial, tidak efisien, dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Penerapan ocean accounting diharapkan dapat menjadi pijakan kebijakan yang integratif antar sektor melalui valuasi jasa ekosistem dan analisis dampak aktivitas manusia. Namun, implementasinya masih terbatas karena belum adanya regulasi yang menaungi dan belum standarnya data managementnya. Untuk itu diperlukan adanya aturan mengenai penerapan ocean accounting sebagai instrumen pengambilan kebijakan, Pembangunan integrasi data kelautan dan pesisir dan forum kolaboratif lintas sektor melalui platform digital untuk pengawasan, koordinasi, dan perumusan kebijakan pesisir yang berkelanjutan. Kata kunci:  koordinasi antar sektor, ocean accounting, wilayah pesisir