Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian - Fitri Maulida; Lathifah Munawaroh; Alfian Qodri Azizi (JURNAL USM LAW REVIEW, 2025)
This study aims to examine the background of the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023, which regulates the requirements for divorce, namely the obligation to separate residences for at least six months, and to assess the policy's compliance with basic Islamic principles, particularly Maqasid Syari'ah. The urgency of this research lies in the importance of reviewing state policies that potentially conflict with the principle of protection in Islamic law. This study uses a normative-qualitative approach by analyzing the policy through the perspective of Maqasid Syari'ah. The results show that this policy ignores several values of public interest and is inconsistent with the principles of protection of the soul (hifz an-nafs), intellect (hifz al-'aql), and offspring (hifz an-nasl). This requirement has the potential to increase psychological burdens and prolong conflicts in households that have experienced severe rifts if implemented rigidly, thus contradicting the principle of public interest in Islamic law. This study recommends that the Supreme Court consider these administrative provisions by prioritizing the principle of benefit within the Maqasid Syari'ah. Thus, family law policy in Indonesia is expected to be more humane, contextual, and aligned with the values of substantive justice in Islam.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur syarat perceraian yaitu kewajiban berpisah tempat tinggal minimal enam bulan serta menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, khususnya Maqashid Syariah. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meninjau ulang kebijakan negara yang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan menganalisis kebijakan tersebut melalui perspektif Maqaṣid Syari‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mengabaikan beberapa nilai-nilai kemaslahatan dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz an-nasl). Syarat tersebut berpotensi menambah beban psikologis dan memperpanjang konflik dalam rumah tangga yang telah mengalami keretakan parah apabila dilaksankan secara kaku, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung mempertimbangkan terhadap ketentuan administratif tersebut dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan dalam Maqaṣid Syari‘ah. Dengan demikian, kebijakan hukum keluarga di Indonesia diharapkan lebih humanis, kontekstual, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam.