ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN MANGROVE DI DESA BEDONO, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK - Renanda Hastuti, Fatin; Mussadun (Tata Kota dan Daerah, 2025)
Desa Bedono mengalami tingkat abrasi tertinggi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang mendorong berbagai pihak untuk melakukan upaya kebertahanan untuk menghadapi abrasi dan banjir rob yang terjadi, salah satunya adalah dengan pengelolaan mangrove. Penelitian ini menganalisis pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan mangrove sebagai landasan untuk melakukan pengelolaan kolaboratif yang lebih baik. Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif. Data hasil wawancara yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan triangulasi data yang bersumber dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis matriks kepentingan - pengaruh untuk mengklasifikasikan pemangku kepentingan dan matriks hubungan antar pemangku kepentingan untuk mengetahui hubungan antar pemangku kepentingan. Berdasar hasil analisis, didapatkan bahwa luas ekosistem mangrove di Desa Bedono mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, yang diakibatkan oleh adanya perubahan guna lahan dari mangrove menjadi tambak, tidak adanya perawatan dan pemeliharaan mangrove, serta masalah sampah yang menumpuk di mangrove. Terdapat 10 (sepuluh) pihak yang terlibat dalam pengelolaan mangrove di Desa Bedono dan terklasifikasi menjadi 4 (empat) kelompok, pemangku kepentingan kunci adalah Pemerintah Desa Bedono, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, OISCA, dan Kelompok Mangrove Bahari. Subjek adalah masyarakat. Pemangku kepentingan pendukung adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Pengikut lain adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Universitas Diponegoro, dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Terdapat 3 (tiga) bentuk hubungan antar pemangku kepentingan yang teridentifikasi, yaitu potensi konflik, potensi saling mengisi, dan potensi bekerja sama. Berdasarkan hasil tersebut, maka integrasi kebijakan pada seluruh tingkatan harus dilakukan untuk memastikn bahwa konservasi dan rehabilitasi mangrove di Desa Bedono terus berjalan secara berkelanjutan.