KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF DI KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI - Evy Nursari; Liana Endah Susanti (Transparansi Hukum, 2025)
Wakaf merupakan satu ibadah yang amalannya tidak akan terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksaan program percepatan sertifikasi wakaf di Kecamatan Jogorogo dengan ditelaah melalui metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan sosiologis yakni melakukan beberapa cara teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), apabila tanah wakaf telah memiliki sertipikat maka tanah tersebut tidak dapat diubah peruntukkannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih rendah terkait pembiayaan serta alur sertifikasi tanah wakaf, sehingga program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jogorogo masih belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu menjadi penting untuk dilaksanakan sosialisasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi berkordinasi dengan lembaga lain seperti Pemerintah, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan merangsang sistem kepedulian sehingga masyarakat pun ikut memberikan perhatian lebih pada pentingnya sertifikasi tanah wakaf.