ANALISIS KEBIJAKAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PENGEMBANGAN IBU KOTA NUSANTARA: DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI MASYARAKAT LOKAL - Raynee, Rasheesa Ryash; Diksy, Khoirunnisa Putri; Ni'matussa'idah, Zulfa Layla; Azzahrah, Balqis Tsabitah; Kasih, Osihanna Meita (Van Java Law Journal, 2024)
Hak Guna Bangunan (HGB) ialah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, namun tidak dengan tanahnya dengan batas waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), pada pasal tersebut menjelaskan batasan waktu untuk memiliki hak guna bangunan yang berlaku selama maksimal 30 tahun yang kemudian dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun sehingga total keseluruhan yaitu selama 50 tahun hak kepemilikan atas sebuah bangunan. Namun saat ini terdapat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Pada saat ini ramai berita mengenai kebijakan perihal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Dalam peraturan tersebut yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2) mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) menuai kritik dikalangan masyarakat sebab pada pasal tersebut menjelaskan mengenai jangka waktu hak guna bangunan hingga 160 tahun, yang terbagi dalam 2 (dua) siklus. Peraturan tersebut dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sudah ada sebelumnya. Peraturan tersebut juga dapat merugikan masyarakat lokal yang merasa peraturan tersebut tidak adil bagi mereka. Penelitian ini dibuat guna memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dan mengkaji kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan berbagai sumber untuk dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat di IKN serta menilai dampak dan tantangan yang akan terjadi bagi masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai dampak dan tantangan dalam kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat dalam IKN.