REVITALISASI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA - Pahlevi, Farida Sekti (Justicia Islamica, 2016)
Pancasila telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan baik internal ataupun eksternal. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata, hal ini telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa melalui kerja keras dan perjuangan sehingga menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Keperihatinan kepada kondisi hukum yang berpihak sehingga jauh dari unsur keadilan membuat pemikiran tertarik untuk membahas apakah nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila masih diindahkan ataukah diacuhkan. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa sebagai pandangan hidup serta landasan dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terkesan hanya dijadikan hafalan tanpa penerapan termasuk dalam bidang hukum. Kualitas negara yang menjadi tolak ukur penjagaan terhadap ideologi bangsa sangat dinantikan untuk mengontrol pelaksanaan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai- nilai luhur Pancasila. Dengan demikian akan terwujud situasi dan kondisi yang didambakan dan diharapkan oleh semua rakyat Indonesia dalam semua aspek terutama aspek hukum. Pancasila sebagai dasar Negara maka berkedudukan sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran dari prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, batal demi hukum. Oleh karena itu untuk dapat memahami ketepatan suatu peraturan perundang-undangan maka perlu difahami dengan mendalami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara diimplementasikan menjadi norma hukum yang bersifat memaksa, mengikat dan mengandung sanksi. Barang siapa yang tidak melaksanakan atau tidak mematuhinya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu perlu diselenggarakan law enforcement terhadap segala hukum yang merupakan penjabaran dari dasar Negara Pancasila.