Evaluasi Keberlanjutan Pengelolaan SANIMAS SPALD-T di Kota Bandung - Mohammad Arditya Ramdhan; S Withaningsih; Sunardi S (Jurnal Ilmu Lingkungan, 2025)
Pada Tahun 2022 Kota Bandung telah mendeklarasikan 100% ODF (Open Defecation Free) sebagaimana telah ditempuh sejak dimulai tahun 2015 melalui sejumlah program yang salah satunya melalui Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), yang saat ini masih menjadi alternatif Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat. Namun demikian tren pembangunan sistem desentralisasi menghadapi isu keberfungsian dan keberlanjutan dari prasarana terbangun. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh status keberlanjutan pengelolaan SANIMAS SPALD-T berdasarkan indikator-indikator keberlanjutan dan untuk merumuskan rekomendasi pengelolaan SANIMAS SPALD-T yang lebih berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan di 33 Kelurahan di Kota Bandung. Analisis data dilakukan menggunakan metode MDS RAPFISH, Monte Carlo, dan Leverage, berdasarkan delapan dimensi (teknis, pembiayaan, lingkungan, institusi, sosial, keterlibatan masyarakat, peraturan dan komitmen politik, serta kesehatan lingkungan dan perilaku kesehatan). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua dimensi dengan status berkelanjutan, yaitu dimensi teknis (100%) dan dimensi kesehatan lingkungan dan perilaku kesehatan (79,226%). Sementara kondisi cukup berkelanjutan terjadi pada dimensi keterlibatan masyarakat (64,651%). Sedangkan kondisi kurang berkelanjutan terjadi pada empat dimensi yaitu dimensi lingkungan (49,405%), institusi (35,056%), sosial (32,161%), dan dimensi peraturan dan komitmen politik (49,809%). Adapun dimensi yang terkategori tidak berkelanjutan adalah dimensi pembiayaan (0,426%). Peneliti merekomendasikan sejumlah upaya peningkatan keberlanjutan pengelolaan SANIMAS SPALD-T diantaranya melalui : 1). pelibatan aktif kaum perempuan/ibu dalam pengelolaan SANIMAS SPALD-T; 2). Menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan asosiasi KPP; 3). menyusun mekanisme perbaikan infrastruktur SANIMAS SPALD-T ataupun pemberian bantuan perbaikan dari Pemerintah.