ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DI PROVINSI DKI JAKARTA - Benedictus Agung Bagus S (Jurnal Akuntansi Bisnis, 2017)
Abstract This research was conducted to analyze the violations that occurred in the case of uninterruptible power supply procurement (UPS) in DKI Jakarta Province which occurred in the Year of 2014. Starting from the budget planning process, budgeting process, procurement planning process, auction process, until the implementation process. This case stems from the process of preparing a budget that is already problematic since the UPS procurement is not based on the needs of schools and also never planned before, But because there is a proposal from the businessman with a strategy of entrusting the project so that UPS procurement can run and won by the businessman. The problem of fraud (Fraud) arises after the abuse of authority or position related to his role to smooth his personal interests, with the cooperation of three important parties, namely the executive, the legislative and the businessman ended up procuring UPS that should not be in the budget for Fiscal Year 2014 to be in and can walk. Consequence of the cooperation and by utilizing the closeness of Alex Usman as the executive with Harry Lo as a businessman eventually UPS project is made into the needs of schools. In addition, in the auction process also there are already previous settings under the control of Harry Lo as President Director of PT Offistarindo Adhiprima with auction committee conducted with various modes of cheating. The UPS procurement has caused the state to suffer a loss of Rp. 160 billion due to UPS package price is too expensive and UPS packages with these specifications are not in accordance with the price. Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Provinsi DKI Jakarta yang terjadi pada Tahun Angaran 2014. Dimulai dari proses perencanaan penganggaran, proses penganggaran, proses perencanaan pengadaan, proses lelang, sampai dengan proses pelaksanaannya. Kasus ini bermula dari proses penyusunan anggaran yang sejak awal sudah bermasalah karena pengadaan UPS tersebut tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah dan juga tidak pernah direncanakan sebelumnya, tetapi karena ada usulan dari pihak pebisnis dengan strategi menitipkan proyek supaya pengadaan UPS bisa berjalan dan dimenangkan oleh pihak pebisnis tersebut. Masalah kecurangan (Fraud) muncul setelah adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan terkait dengan perannya untuk memuluskan kepentingan pribadinya, dengan adanya kerjasama dari 3 pihak penting yaitu pihak eksekutif, pihak legislatif dan pihak pebisnis akhirnya pengadaan UPS yang seharusnya tidak ada di dalam APBD Tahun Anggaran 2014, menjadi masuk dan bisa berjalan. Akibat dari adanya kerjasama dan dengan memanfaatkan kedekatan antara Alex Usman selaku pihak eksekutif dengan Harry Lo selaku Pihak pebisnis akhirnya proyek UPS tersebut dibuat menjadi kebutuhan sekolah. Selain itu di dalam proses lelang juga sudah ada pengaturan sebelumnya di bawah kendali Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima dengan panitia lelang yang dilakukan dengan berbagai modus kecurangan. Pengadaan UPS tersebut telah menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 160 miliar karena untuk harga paket UPS tersebut terlalu mahal dan paket UPS dengan spesifikasi tersebut tidak sesuai dengan harganya.