TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 29/Pdt.G/2022/PN Ptk - NIM. A1012201036, IRFAN PARLUHUTAN HARAHAP (Jurnal Fatwa Hukum, 2025)
ABSTRAK PT. Bank Mandiri Tbk Cq PT Bank Mandiri cabang Pontianak sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan memohon Pengadilan Negeri Pontianak untuk melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan terhadap Agus Sutrisno sebagai debitor pemberi Hak Tanggungan yang terhadap kreditnya telah wanprestasi. Pada studi Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN Ptk, permasalahan yang dibahas adalah apakah Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Pontianak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan apakah akibat hukum yang timbul terhadap atas eksekusi lelang. Dalam menganalisa, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, eksekusi lelang yang dilakukan oleh kreditor tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang, karena kreditor dalam menetapkan kewajiban pelunasan utang, jumlahnya terus bertambah dengan bunga dan denda sehingga melebihi nilai jaminan Hak Tanggungan milik debitor. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 UUHT, sehingga dalam Gugatan Meminta agar lelang eksekusi dinyatakan dibatalkan. Kemudian, akibat hukum yang timbul terhadap lelang eksekusi yang dibatalkan meliputi beberapa hal seperti : terhadap kepemilikan tanah, terhadap kewajiban debitor, dan terhadap pihak ketiga dalam hal ini penyelenggara lelang. Kata Kunci : Hak Tanggungan,lelang Eksekusi,Perjanjian Kredit ABSTRACT PT. Bank Mandiri Tbk Cq PT Bank Mandiri Pontianak branch as a creditor holding a Mortgage Right requested the Pontianak District Court to execute the Mortgage Right auction against Agus Sutrisno as a debtor providing the Mortgage Right whose credit has been in default. In the study of Decision Number: 29 / Pdt.G / 2022 / PN Ptk, the problem discussed is whether the Mortgage Right Auction Execution carried out by PT. Bank Mandiri Tbk Pontianak Branch is in accordance with Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land and what legal consequences arise from the auction execution. In analyzing, the author uses a normative juridical research type, using secondary data which is then analyzed qualitatively. The result, the auction execution carried out by the creditor is not in accordance with the provisions of the Law, because the creditor in determining the obligation to repay the debt, the amount continues to increase with interest and fines so that it exceeds the value of the debtor's Mortgage Right collateral. This is contrary to the provisions of Law No. 4 of 1996 UUHT, thus the lawsuit requests that the executory auction be declared null and void. Furthermore, the legal consequences of a canceled executory auction include several issues, such as: land ownership, the debtor's obligations, and third parties, in this case, the auction organizer. Keywords: Mortgage Rights, Execution Auction, Credit Agreement