PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS TUAK DI DESA HILISATARO KECAMATAN TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN - Gowasa, Roselina Erniwati (JURNAL PANAH KEADILAN, 2025)
Perlindungan adalah hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaraan untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Tuak adalah minuman beralkohol nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Di desa Hilisataro terdapat beberapa warung yang memperjual belikan minuman keras berjenis tuak, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Tuak di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Peredaran minuman beralkohol di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20.M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Tuak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perlindungan kepada konsumen karena berdasarkan hasil penelitian di Desa Hilisataro tidak ada peraturan desa terkait larangan peredaran minuman beralkohol jenis tuak, sehingga terkadang terjadi kericuhan yang di sebabkan oleh tuak itu sendiri, pemerintah Desa Hilisataro memberi larangan secara lisan kepada para penjual minuman beralkohol jenis tuak. Penulis menyarankan dalam minuman beralkohol jenis tuak ini harusnya penegak hukum memberikan sanksi yang tegas kepada penjual minuman beralkohol jenis tuak dengan mempedomani Undang-Undang yang telah ada, sehingga para penjual minuman beralkohol jenis tuak ini dapat dihentikan selain itu sebaiknya di buat peraturan desa, berikut sanksi-sanksinya tentang larangan peredaran minuman beralkohol jenis tuak.