PERAN HUMAS DALAM PENERAPAN WHISTLEBLOWING SISTEM (WBS) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR (BNNP JATIM) - Pangestika, Oktavia; Ningsih, Masnia; Dewi, Ratnaningrum Zusyana (PAWITRA KOMUNIKA : Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora, 2020)
Tim Humas BNNP Jatim dibentuk berdasarkan SPRIN dan SKEP dari Kepala BNNP Jatim, sebagai salah satu kebutuhan Organisasi. Setalah Humas terbentuk pada tahun 2012, beberapa sistem mendapatkan pembaruan dan program-program baru sudah mulai di rencanakan. Salah satunya Whistleblowing System, atau yang masyarakat kenal dengan sebutan Layanan Aduan Masyarakat. Whistleblowing System sangat erat kaitanya dengan Publik dan Instansi. Maka peran Tim Humas sangat dibutuhkan di dalamnya. Dengan Tim Humas yang terdiri dari berbagai perwakilan bidang, peneliti ingin mengetahui seberapa besar peran Humas di pelaksanaan program dan dalam sistem Koordinasinya. Metode yang digunakan dalam peneilitian ini adalah menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan dan mengkonstruksikan hasil wawancara dengan Subjek penelitian. Dalam Whistleblowing System pelaporan yang masuk melalui media akan tersambung pada Tim Humas BNNP Jatim sebagai penanggung jawab call center. Setelah Humas memberikan respon dalam pelaporan, humas akan memberikan surat disposisi yang diberikan kepda Kepala BNNP Jatim, setelah surat masuk kemudian dilakukan tindaklanjut, maka akan keluar hasil penyidikan dan penyelidikan yang ada untuk diserahkan ke Humas yang kemudian di informasikan kepada pelapor atau whistleblower. Peneliti mengetahui bahwa Peran Humas dalam penerapan Whistleblowing System adalah sebagai penghubung antara Internal dan eksternal, serta Tim Humas menjadi filterisasi Informasi. Tim Humas tidak sepenuhnya menjadi First Recipient karena Informasi bisa masuk dari mana saja, tidak hanya dari Humas.