Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur - Kurniawan, Afif; Mamesah, Marline Merke; Wijaya, Hermanto (PROSIDING KONFERENSI NASIONAL ILMU KESEHATAN STIKES ADI HUSADA 2023, 2024)
Latar Belakang: Kebijakan desentralisasi berlaku di Indonesia pada tahun 1999. Desentralisasi adalah penyerahan tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur, membangun, mengembangkan wilayah, dan mensejahterakan masyarakat. Untuk melakukan pemantauan Pembangunan Kesehatan maka di buatlah berbagai indikator berdasarkan program Kesehatan. Kementerian Kesehatan membuat sebuah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) untuk merangkum berbagai indikator Kesehatan agar mudah dalam pemantauan Pembangunan Kesehatan di daerah. Pembangunan Kesehatan merupakan investasi untuk peningkatan kualtias sumber daya manusia. kualitas sumber daya manusia dapat dipantau dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan populasi terbanyak ketiga di indonesia. Program kesehatan yang dijalankan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh capaian IPKM terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Metode: Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan data sekunder skor IPKM dari Kementerian Kesehatan dan skor IPM dari Badan Pusat Statistik tahun 2018. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara capaian IPKM dengan capaian IPM di provinsi jawa timur. Beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur mempunyai hubungan spasial. Artinya skor IPKM berpengaruh terhadap nilai IPM. Pembangunan Kesehatan tak lepas dari tingkat pengetahuan, dan kesadaran Masyarakat akan lingkungannya. Hubungan kedekatan antar daerah juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Saran: Peningkatan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat akan Kesehatan adalah kegiatan tanpa henti, investasi, dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kolaborasi antar pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) sangat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan program Pembangunan Kesehatan Masyarakat.