ASPEK SOSIAL EKONOMI DAN PENYERTIFIKATAN TANAH (KASUS DAERAH KECAMATAN SALAM KABUPATEN SLEMAN) - Su Ritohardoyo (Majalah Geografi Indonesia, 2001)
ABSTRAK Pemilikan tanah sangat rawan terhadap terjadinya sengketa di masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Konsekuensinya, pemilik tanah sangat mutlak memiliki sertifikat tanah. Namun demimian, banyak tanah di perdesaan belum atau tidak bersertifikat, akibat sebagian besar pemilik tanah menghadapi banyak kendala sosial ekonomi untuk mensertifikatkan tanah. Pemasalahan ini mendasari tujuan pene,itian untuk mengungkap keterkaitan dengan faktor-faktor sosial ekonomi pemegang hak tanah dengan minat penyertifikatan tanah yang dikuasai, antar daerah yang berbeda aksesbilitasnya terhadap kota. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Salam menggunakan metode survei. Responden penelitian adalah kepala keluarga (KK) penguasa tanah baik yang sudah atau belum memiliki sertifikat tanah. Penentuan sampel secara quota sampling berdasar tingkat aksesbilitas desa terhadap kota. Jumlah sampel responden secara total 120 KK, yang diambil 60 KK di setiap sampel desa yang berbeda aksesbilitas. Data identitas sosial ekonomi rumah tangga, persepsi tentang sertifikat tanah, dan minat untuk mensertifikatkan tanah, dikumpulkan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Analisis data menggunakan uji statistic analisi regresi ganda dan uji beda rata-rata yakni uji ‘t’. Hasil penelitian menunjukkah bahwa luas tanah hak rakyat yang bersertifikat baru sekitar 58 persen. Pelaksanaan program penyertifikatan tanah secara masal belum sepenuhnya berhasil, ditunjukkan dari tanah bersertifikat di daerah aksesbilitas rendah, lebih sedikit (29%) daripada di daerah aksesbilitas tinggi (71%). Tingkat pengetahuan masyarakat tentang sertifikat tanah, sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan di setiap daerah yang berbeda aksesbilitas. Tingkat persepsi masyarakat terhadap biaya pengurusan dan waktu penyelesaian sertifikat tanah, secara keruangan bervariasi. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap persepsi, hanya berlaku pada masyarakat di daerah aksesbilitas rendah; sedangkan pengaruh faktor tingkat pengetahuan tentang sertifikat terhadap persepsi, berlaku di daerah aksesbilitas tinggi. Keragaman minat masyarakat mensertifikatkan tanah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, antara lain tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan tentang sertifikat tanah, serta persepsi tentang biaya pengurusan dan waktu penyelesaian tanah. Secara spasial faktor pendidikan paling berpengaruh terhadap minat mensertifikatkan tanah di daerah aksesbilitas rendah; sedangkan faktor tingkat pengetahuan tentang sertifikat paling berpengaruh terhadap minat mensertifikatkan tanah di daerah aksesbilitas tinggi.