SOSIALISASI INDEKS KERAWANAN PEMILU MENYAMBUT PEMILIHAN UMUM 2024 Desa Margo Sari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur - Kurniawan, Robi Cahyadi; Krisbintoro, R. Sigit; Hadi, Ismono (Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2023)
Perubahan kelembagaan di desa telah mendorong aparat desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Aparat desa tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi, melainkan sebagai Human Capital yang berperan penting dalam manajemen modern. Perubahan ini mengharuskan perlakuan yang lebih baik terhadap SDM desa. Aparat desa saat ini harus memiliki inovasi untuk mengembangkan desa dan bersaing dengan desa lainnya. Dalam konteks ini, profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah desa menjadi suatu keharusan. Kebutuhan akan sumber daya aparatur yang tangguh juga didorong oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Pelatihan menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan sumber daya aparatur desa, tetapi penting untuk mengidentifikasi jenis dan metode pelatihan yang sesuai serta melakukan evaluasi setelah pelatihan. Pengembangan sumber daya aparatur desa juga melibatkan pendidikan, baik formal maupun informal, agar mereka siap menghadapi tugas yang berbeda dalam pembangunan desa. Selain itu, penguasaan teknologi informasi dan kemampuan menjalin kerjasama juga penting. Selain pelatihan dan pendidikan formal atau informal, penting juga untuk menciptakan ruang dialog sebagai proses pembelajaran dalam pembangunan desa. Dialog ini memungkinkan kontribusi dari semua pihak dan mempromosikan pembelajaran berkelanjutan. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia saat ini merupakan kendala dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, harmonisasi antara kepala desa, sekretaris desa, dan aparat lainnya serta kemampuan mereka harus terus didorong untuk berdialog, saling berbagi informasi, dan mencari solusi dalam pembangunan desa. Tinjauan pustaka membahas konsep desa, otonomi desa, dan perubahan kelembagaan dalam pemerintahan desa. Dalam UU No. 22/1999, desa dijelaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Kewenangan desa mencakup keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai bentuk miniatur DPRD di tingkat Kota atau Kabupaten. Hal ini mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa dan kewenangan kepala desa. Keuangan desa juga menjadi isu penting, dengan berbagai sumber pendapatan yang harus dikelola oleh pemerintahan desa, termasuk pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, dan lainnya. Hal ini merupakan tantangan baru bagi pemerintah desa dalam mencari sumber pendapatan. Kata Kunci : Sosialisasi, Indeks Kerawanan Pemilu, Pemilihan Umum 2024, Pemerintah Desa, Pengembangan Sumber Daya.