AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN - Irawan, Dhyan Andika (JUMBA (Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi), 2024)
Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara perusahan dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, sudah terdapat perlindungan yang memadai terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan oleh ketidak jelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan pelaksanaan pelindungan terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengidentifikasi pengertian pokok / dasar peristiwa hukum yakni Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan kategori pekerjaan untuk perjanjian kerja waktu tertentU. Pelanggaran di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja diantaranya adalah, pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan, selain itu juga kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja, dan kendala pengawasan. Terkait dengan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan, sebaiknya setiap pegawai pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi pada pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan perusahaan, sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran.