HAK ASIMILASI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN . - Maidi Satria, Mohd. Din, Sulaiman. (Jurnal Ilmu Hukum, 2015)
Abstract:The making the provision of assimilation stricter for the prisoners of corruption conviction due to the fact that the crime is different from the ordinary crime or this crime can be called as extra ordinary crime and the provision of assimilation provided has not provided benefit in preventing the crime that is rising, and the implementation of it has not been equipped by the monitoring from relating institutions. The obstacles faced are there are lack of facilities, the officers, and the stigmatisation of the perpetrators from the society that remains controversy. The efforts done are increasing the facilities in the prisons, law campaign, and publication for people regarding the benefit and aim of the program and to develop human resource capacity. Keywords :Assimilation Right, Prisoners, and Corruption Crime. Abstrak: Semakin diperketatnya pemberian hak asimilasi kepada narapidana tindak pidana korupsi atas dasar pertimbangan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai extra ordinari crime atau kejahatan yang luar biasa dan Pelaksanaan asimilasi yang selama ini masih belum memberikan mamfaat dalam mencegah kasus korupsi, serta didalam pelaksanaan asimilasi masih terdapat tidak adanya mekanisme pengawasan yang baik dari semua pihak yang terlibat. Kendala dalam pelaksanaan asimilasi adalah sarana yang masih minim, sdm petugas yang belum memadai dan masih adanya pemahaman masyarakat yang buruk terhadap narapidana korupsi.Upaya yang dilakukan meningkatkan sarana dan fasilitas yang menunjang program asimilasi ,lebih meningkatkan SDM petugas pemasyarakatan serta memberikan penyuluhan hukum dansosialisasi tentang mamfaat dan tujuan asimilasi. Disarankan pengawasan serta koordinasi terhadap narapidana asimilasi harus lebih diperketat.Agar pelaksanaan asimilasi dapat berjalan lancar sesuai dengan program asimilasi. Kata kunci :Hak Asimilasi, Narapidana, Tindak Pidana Korupsi.