PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN POLIGAMI DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO) - Zaini, Iman Jauhari, Mujibussalim. (Jurnal Ilmu Hukum, 2013)
Abstract: Polygamy is a reality of law in society that becomes a recent issue and causes pro and contra. The marriage means that a system of marriage between a man and more than a wife. In Article 37 of the Act Number 1, 1974 regarding the Marriage states that if the divorce, the marriage property is regulated by their own religious law, while in Islamic compilation law if there is a divorce, the property is divided between a couple by equal amount. In terms of a husband has more than a wife hence it it will be a dispute regarding the property. Therefore, the regulation is required regarding the division of the property. Based on such fact, this thesis is identifying the problems regarding how the division of property in the context of national law ( a case study in Mahkamah Syar’iyah Jantho) after the passing of the Act Number 1, 1974 regarding Marriage and the obstacles found in the division of the property in polygamous marriage and the efforts to solve it). Based on the raised problems and the aims of this research hence the juridical empiric research is applied. The marriage property from the polygamous marriage is separated each and it stands on the marriage. The second wife and the laterare entitled for the marriage property with the husband since they get married. Each wife is entitled for the property. The division of the property in polygamous marriage in the case of divorce because of death is divided 50:50. Based on Article 97 of the Compilation states that widow or widower that get divorced is each entitled half from the marriage property in case not being determined in another way. The division of marriage property in polygamy is better done directly among family and fulfilled the fairness for all parties. Keywords: Marriage, Polygamy, Marriage Property Abstrak: Poligami merupakan suatu realita hukum dalam masyarakat yang menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang isteri. Dalam Pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami isteri dengan pembagian yang sama. Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tesis ini akan mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimanakah pembagian harta perkawinan poligami dalam konteks hukum nasional (studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho), setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta dalam perkawinan poligami dan upaya penyelesaiannya. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris.Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Isteri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua isteri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak. Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Harta Bersama