WARIS ISLAM DI INDONESIA . - Azharuddin, A. Hamid Sarong, Iman Jauhari. (Jurnal Ilmu Hukum, 2015)
Abstrak: Dalam Putusan No. 86 K/AG/1994 dan No. 184 K/AG/1995 Mahkamah Agung membenarkan anak perempuan sebagai ashabah sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, padahal secara umum peraturan hukum waris dalam Islam (fiqih yang dikembangkan oleh ulama Sunni), tidak membenarkan anak perempuan sebagai ashabah, terlebih mempunyai fungsi sebagai penghijab saudara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan objek yang dikaji dalam tesis ini, maka penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif. Permasalahan waris memang selalu menjadi krusial dalam keluarga, oleh karena itu Al-Qur’an memberikan penjelasan waris dengan sedetail-detailnya, namun walaupun demikian dibutuhkan juga pemahaman yang lebih mendalam terkait setiap kasus waris yang dijelaskan oleh Al-Qur’an. Kata walad merupakan salah satu permasalahan yang selalu timbul dalam pemikiran ulama-ulama mujtahid sejak dari dahulu sampai sekarang ini. Untuk mengatasi kasus ini, dibutuhkan kembali pengkajian ulang terhadap makna walad yang sesungguhnya, dengan arti kata apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Al-Qur’an terkait pemaknaan kata walad tersebut. Serta juga disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Bangsa (Indonesia) yang penuh dengan berbagai adat kebiasaan dan budaya. Ternyata setelah ditelusuri Al-Qur’an lebih condong memberikan pemaknaan kata walad sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga hak waris anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam menghijab saudara dan juga sebagai ashabah. Akan tetapi ulama Sunni memaknai kata walad sebagai anak laki-laki saja, sehingga hak waris anak perempuan tidak bisa sebagai ashabah terlebih menghijab saudara. Putusan Mahkamah Agung tersebut memakai dasar selagi masih ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka hak waris orang yang masih ada hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri akan tertutup (terhijab), putusan ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas. Disarankan kepada para penegak hukum (hakim yang berada di lingkungan Peradilan Agama dan yang sejenisnya), supaya dalam menghadapi kasus waris anak perempuan dengan pihak saudara supaya dapat mengambil kebijakan dengan cara melihat hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, karena hasil putusan tersebut nampaknya lebih cocok dipakai di negara ini, dan juga kepada pihak legislatif supaya membuat sebuah peraturan yang terperinci tentang waris, supaya ada keseragaman hukum yang digunakan oleh para hakim. Kata kunci : Anak Perempuan sebagai Ashabah.