PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI HANDPHONE - Riza Mutia, M. Nur Rasyid, Dahlan Ali. (Jurnal Ilmu Hukum, 2014)
Abstract:The formation of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection aims to protect consumers and give the basic rights to the consumers. The element of good faith is the most important thing in buying and selling which should be owned by the parties, businessmen and consumers. In practice many consumers who do not get their rights are often the most adversely affected even though the consumer has fulfilled its obligations. The research method used is the judicial approach, including the judicial and sociological research. The sources of data is library material is the primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal materials. In addition, field data is also used to support the literature data and to support the analysis of secondary data. Data is analyzed qualitatively. The results show that, the protection afforded to consumers acting in good faith in the buying and selling of mobile phone are in the form of compensation to consumers. The amount of compensation is granted in accordance with the amount of damages suffered by the consumer. After the implementation of the principle of good faith by the consumer in the transaction of mobile phone it can be viewed both subjectively and objectively. The efforts made by Aceh Consumer Protection Foundation ( YaPKA ) to provide protection for consumers is consumer empowerment through training and education so that consumer awareness of the importance of protection for consumers gets higher to defend and fight for their rights, and to assist and facilitate consumers in demanding accountability from business operators in case of consumer disputes. Efforts are also made by the Department of Industry and Trade to conduct surveillance and enforce justice against entrepreneurs that commit violations. It is recommended to the Department of Industry and Trade to further maximize the supervision and control of the businesses that commit violations. It is also recommended to the government to form special and complete regulations for the principle of good faith so it is easier to implement in society. It is further suggested to the consumer protection agency to further enhance empowerment for consumers because there are still many consumers who do not care about their rights that must be fought for. Keywords : Consumer Protection, in good faith, mobile phone. Abstrak: Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan hak-hak dasar dari konsumen yang harus diperoleh.Unsur itikad baik merupakan hal yang paling penting dalam transaksi jual beli yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen.Dalam praktiknya banyak konsumen yang tidak memperoleh hak-haknya secara maksimal dan seringkali dirugikan meskipun para konsumen telah memenuhi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis, dan penelitian yuridis sosiologis, Sumber data yang digunakan adalah sumber kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data lapangan digunakan untuk mendukung data kepustakaan dan untuk mendukung analisis terhadap data-data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang beritikad baik dalam jual beli produk telematika adalah dalam bentuk pemberian ganti kerugian kepada konsumen, jumlah besaran ganti kerugian yang diberikan sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh konsumen.Telah diterapkannya asas itikad baik oleh konsumen dalam transaksi jual beli produk telematika dapat dilihat baik secara subjektif maupun secara objektif. Upaya yang telah dilakukan oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) untuk memberikan perlindungan bagi konsumen adalah pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan agar kesadaran konsumen akan pentingnya perlindungan bagi konsumen semakin tinggi untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya, membantu serta memfasilitasi konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha jika terjadi sengketa konsumen. Upaya lainnya juga dilakukan oeh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih memaksimalkan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat membentuk sebuah regulasi yang khusus dan lengkap mengenai asas itikad baik sehingga lebih mudah untuk diterapkan dalam masyarakat. Disarankan kepada lembaga perlindungan konsumen untuk semakin meningkatkan upaya pemberdayaan bagi konsumen dikarenakan masih banyak konsumen yang tidak peduli akan hak-haknya yang harus diperjuangkan. Kata kunci : Perlindungan konsumen, itikad baik, handphone.