PENGAWASAN TUGAS HAKIM PENGADILAN NEGERI OLEH N HAKIM PENGAWAS PENGADILAN TINGGI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh). - Mukhtari, Faisal A. Rani, Dahlan Ali. (Jurnal Ilmu Hukum, 2015)
Abstract: Article 39 (1) and (3) of the Act Number 48, 2009 regarding the Justice Power states that the monitoring of trial at all courts under the Supreme Court including the internal monitoring on judge behaviors. The monitoring is also ruled in the decision of the Head of MARI Chief Number: KMA/080/SK/VIII/2006 regarding the Guidance of Court Monitoring. However, the monitoring towards judges of the First Instance Court by the High Court Judges appointed in the Jurisdiction of the Hight Court of Aceh is not accordance with the existing laws. Keywords: Monitoring and the First Instance Court Judges Abstrak: Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk dalam hal ini pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Pengawasan terhadap hakim juga diatur dalam Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengawasan Peradilan. Namun kenyataan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap hakim pengadilan negeri oleh hakim tinggi pengawas yang ditunjuk di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata kunci: Pengawasan dan Hakim Pengadilan Negeri