PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak). - Mirza Sahputra, Husni A. Jalil, Iskandar A.Gani (Jurnal Ilmu Hukum, 2015)
Abstract:Article 22 paragraph (2) of the 1945 Constitution on the General Elections states that “The general election is held in order to elect members of the House of Representatives, Regional Legislatives Council, the President and Vice President, and the Regional Representatives Council". With the Consitutional Court Rulling Number 14 / PUU-XI / 2013, there have been amandmentsto thepractice of general election in Indonesia in which the legislative and presidential elections shall be held simultaneously. The aim of this research is to identify, analyze and explain whether the Constitutional Court Rulling No. 14 / PUU-XI / 2013. The research methodology used is a normative legal research (normative juridical). The finding of this research reveals that application of the simoultaneous general election has been constitutional with the 1945 Constitution,. Juridical implications of the constituional court rulling are that holding simultaneous general elections will be more efficient in the use of state financial budget and threshold (presidential threshold) requirement is no longer valid as a result of elections simultaneously. It is suggested that the Constitutional Court Rulling should interpret the meaning of Article 9 of Law No. 42 Year 2008 on threshold (presidential threshold). Keywords : General Election and the 1945 Constitution. Abstrak: Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 tentang pemilihan umum berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah terjadi perubahan terhadap pemilihan umum di Indonesia agar pemilihan umum legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serantak. Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemiluhan umum serentak Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pemilihan umum serentak konstitusional dengan UUD 1945. Adapun implikasi yuridis terhadap putusan tersebut adalah dalam peyelengaraan pemilu serantak akan lebih efesien dalam penggunaan anggaran keuangan negara, dan ambang batas (presidential threshold) menjadi tidak berlaku lagi sebagai akibat dari pemilu serentak. Disarankan bahwa seharusnya dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan terhadap Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang ambang batas (presidential threshold) Kata kunci : Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar 1945.