PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Suatu Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh). - Samil Fuadi, Mohd. Din, Dahlan Ali. (Jurnal Ilmu Hukum, 2015)
Abstract:Article 30 (1) point c of the Act Number 2004 regarding the Prosecution of Republic Indonesia states that the Prosecution is a body that has an authority to do monitoring on the probation. The research shows that the constraint factors for the office in conducting monitoring of the probation are administrative, lacking guidance of the monitoring conducts for the probation and there is no coordination amongst the prosecution in monitoring the probation sentence. Apart from that it is to provide sanction for the prosecutors implementing the duty ignoring their job. The legal consequence of not implementing the monitoring for the prisoner with the probation by the office is potential to the escape of them having the process of the probation impacting on the work of the institution in guiding the prisoners and violation on the duties and function ruled in the existing law hence there would be a sanction for them ignoring the duties. Keywords:Prosecution, Monitoring of the Prisonersand Probation. Abstrak: Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat.Faktor penghambat dalam pengawasan pembebasan bersyarat oleh lembaga kejaksaan adalah kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi, kurangnya kesadaran terpidana berkoordinasi dengan jaksa pengawas, lokasi tempat tinggal terpidana sulit terjangkau dan kurangnya perhatian dari perangkat gampong dan ketiadaan sanksi hukum terhadap intansi pelaksana. Upaya yang ditempuh dalam merealisasikan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana antara lain melakukan pengawasan langsung terhadap terpidana bersyarat secara berkala dan mewajibkan agar terpidana bersyarat melakukan wajib lapor secara berkala, melakukan kerja sama dengan kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan perangkat gampong, dan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu, akan diupayakan pula untuk memberikan sanksi bagi jaksa pelaksana pengawasan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengawasan. Konsekwensi yuridis dari tidak terlaksanannya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana oleh pihak kejaksaan. Kata kunci:Kejaksaan, Pengawasan Narapidana dan Pembebasan Bersyarat.