Representasi Krisis Integritas Kepemimpinan Politik dalam Film Dirty Vote - Alfarisi, Salman; Assita, Rodhatul; Amaliyah, Amaliyah; Dimisyqiyani, Erindah; Gayuh Aji, Gagas; Amalia Sinulingga, Rizky (IKRAITH-EKONOMIKA, 2026)
ABSTRAK Kepemimpinan berperan besar dalam menentukan arah bangsa, namun krisis integritas pemimpin kerap menjadi hambatan serius bagi legitimasi demokrasi. Fenomena tersebut tampak jelas dalam film dokumenter Dirty Vote karya Dandhy Laksono yang mengungkap praktik penyalahgunaan kekuasaan pada Pemilu 2024, termasuk sikap tidak netral Presiden Joko Widodo. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah representasi Jokowi dalam film yang digambarkan berupaya mempertahankan kekuasaan melalui politik dinasti, intervensi kebijakan, distribusi bansos, serta pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa film ini merepresentasikan Jokowi sebagai pemimpin pragmatis yang lebih berorientasi pada warisan politik ketimbang etika kepemimpinan, sehingga memperlihatkan krisis integritas di level nasional. Temuan tersebut sejalan dengan fenomena global berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, Dirty Vote dapat dipahami sebagai teks sosial yang menyoroti bagaimana ketidaknetralan kepemimpinan melemahkan demokrasi, memperkuat politik dinasti, serta memperparah krisis kepercayaan publik. ABSTRACT Leadership plays a crucial role in determining the direction of a nation, yet a crisis of integrity among leaders often becomes a serious obstacle to democratic legitimacy. This phenomenon is clearly reflected in the documentary Dirty Vote by Dandhy Laksono, which exposes the misuse of power in the 2024 Indonesian election, including President Joko Widodo’s lack of neutrality. Using a descriptive qualitative method, thisstudy examines Jokowi’s representation in the film, portraying him as a leader striving to preserve power through political dynasties, policy interventions, social assistance distribution, and the use of state facilities for political purposes. The findings reveal that the film depicts Jokowi as a pragmatic leader more focused on securing political legacy than upholding ethical leadership, thereby highlighting a national-level integrity crisis. This resonates with the global phenomenon of declining public trust in unethical and irresponsible leaders. Thus, Dirty Vote functions as a social text that demonstrates how non-neutral leadership undermines democracy, strengthens political dynasties, and exacerbates the crisis of public trust.