PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN - Rian Silhatunnayati; Mushafi Miftah (Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 2025)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia. PHK sepihak sering memicu ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pekerja, meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hak-hak tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta dokumen hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK sepihak yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan melalui prosedur tertentu, termasuk perundingan bipartit, mediasi, atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apabila perusahaan melakukan PHK sepihak secara melawan hukum, pekerja berhak memperoleh kompensasi berupa pesangon dan hak lainnya. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran semua pihak mengenai kewajiban serta hak dalam hubungan kerja. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, PHK Sepihak, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Hubungan Industrial.   Abstract This study aims to analyze the legal validity of unilateral termination of employment under Indonesian labor law. Unilateral termination frequently causes uncertainty and injustice for workers, despite regulations that provide protection of labor rights. This research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources include Law Number 13 of 2003 on Manpower, Law Number 6 of 2023 on Job Creation, and other relevant legal documents. The findings indicate that unilateral termination carried out without lawful grounds and procedures contradicts the principles of justice and legal certainty. Termination of employment must follow specific procedures, including bipartite negotiation, mediation, or settlement by an industrial relations dispute resolution institution. If an employer carries out unlawful unilateral termination, the worker is entitled to compensation such as severance pay and other rights. This study emphasizes the need for consistent law enforcement and awareness among all parties regarding their rights and obligations within employment relationships. Keywords: Termination of Employment, Unilateral Dismissal, Labor Law, Legal Protection, Industrial Relations.