SOSIALISASI RUU TNI NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG REGULASI HUKUM DALAM DWIFUNGSI ABRI DI NEGARA DEMOKRASI - Febryan Ajeng Ramdani; Aisah Fitri; Ludiyah (Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2025)
Sejak berakhirnya era Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan kebijakan militernya. Salah satu tonggak utama Reformasi 1998 adalah penghapusan Dwifungsi ABRI, yang selama ini memberikan militer peran ganda di bidang pertahanan dan politik. Reformasi ini membuka jalan bagi demokratisasi dan pembatasan keterlibatan militer dalam urusan sipil. Namun, munculnya Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) terbaru menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam bentuk modern. Beberapa pasal dalam RUU TNI membuka peluang bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil dan memperluas cakupan operasi militer selain perang (OMSP), yang dinilai berpotensi mengancam nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa sosialisasi RUU TNI dan revisi UU No. 34 Tahun 2004. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Prosesnya melibatkan rapat tim dosen, survei lapangan, koordinasi dengan pihak sekolah, serta persiapan perlengkapan dan administrasi. Luaran dari kegiatan ini direncanakan untuk dipublikasikan di jurnal Sinta 4 sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan ketatanegaraan.