MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERAPAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO BERBASIS E-GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO) - Tantia Dewi Febrika; Hayat; Suyeno (Journal of Social and Economics Research, 2025)
Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) menjadi salah satu penerapan pelayanan publik berbasis digital governance. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2019 yang merupakan inovasi layanan publik digital oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menawarkan 28 jenis layanan di tiga kategori (Tipe A, Tipe B, Tipe C). Dalam penerapan dari aplikasi ini ada beberapa masalah yang dihadapi yaitu adanya operbedaan antara desain awal dan implementasi aktual fitur SIPRAJA, berbagai tingkat kesiapan dan kompetensi di antara sumber daya manusia (SDM), dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang gagap teknologi (GAPTEK) dalam menggunakan aplikasi digital. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana manajemen pelayanan publik diterapkan dalam penerapan aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA). Metode riset yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan Pemerintah Kecamatan Sukodono, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Suruh dan Pemerintah Desa Kebonagung. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yaitu melalui proses data collection, data condensation, data display, conclusion drawing. Hasil Penelitian menunjukkan SIPRAJA telah secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik melalui transformasi digital, kinerja optimalnya memerlukan penanganan keterbatasan sumber daya manusia, memastikan pendanaan yang konsisten untuk pembangunan, dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Aplikasi SIPRAJA merupakan langkah strategis menuju modernisasi pelayanan publik di Sidoarjo. Keberhasilan berkelanjutan bergantung pada mengatasi tantangan yang ada terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan literasi digital pengguna, memastikan bahwa manfaat e-governance sepenuhnya direalisasikan untuk semua warga negara.