STRATEGI PENCEGAHAN PERILAKU KORUPTIF MELALUI PENDEKATAN BUDAYA ANTIKORUPSI DI INDONESIA - Harefa, Arianus (Jurnal Education and Development, 2025)
Indonesia merupakan salah satu negara yang indeks persepsi korupsi di dunia, Hal itu, terbukti dengan dari data yang telah dirilis ICW pada tahun 2022 jumlah 579 kasus tindak pidana yang di tangani oleh KPK atau meningkat sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalah pada penelitian ini adalah apa strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu dengan menggabungkan pendakatan hukum (yuridis) dengan studi kenyataan atau gejala hukum di masyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui (library research) dan juga wawancara dengan informan). lalu setelah data dikumpulkan kemudian disusun dan di kelompokkan untuk di analisis secara kualitatif deskriptif, logis dan sistematis, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif-keduktif untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa salah satu strategi pencegahan dan penangan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah membangun kesadaran kolektif dan mengubah perilaku masyarakat agar menolak korupsi, dengan melibatkan pendidikan, penanaman nilai-nilai integritas seperti kejujuran dan tanggungjawab, kemandirian dan kedisplinan, kerja keras dan sederhana, keberanian, dan berkeadilan, yang merupakan faktor internal yang membentuk attitude dan behaviour individu, dan juga melakukan kampanye antikorupsi oleh seluruh sektot baik pemerintah maupu swasta dengan mendorong aksi nyata, serta manfaatkan media social dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi sejak dini di sekolah dan kelurga. Rekomendasi yang diharapkan adalah hendak seluruh stekholders menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat dan juga kepada generasi bangsa sebagai pemegang estafet kepemimpinan agar kelak sebagai pemimpin dapat membatasi diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela.