ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN - Nur Afandi, Muhamad; Sianipar, Ropen (Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2016)
Otonomi memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalammengatur daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkanpelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengurangikesenjangan pembangunan antar daerah, dimana sebelumnya pembangunan yangdirasakan masyarakat masih bersifat sentralistik. Karenanya, keberhasilan pelaksanaanotonomi tidak terlepas dari kemampuan keuangan yang dimiliki suatu pemerintahdaerah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalamÂ menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengetahuikendalayang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, danmengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalammeningkatkan kemampuan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasio keuangan yaitu untuk memberikangambaran tentang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalammenunjang pelaksanaan otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa: hasilperhitungan terhadap lima rasio keuangan, derajat desentralisasi berada pada kriteriasangat kurang yaitu rata-rata 3,08%, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggiyaitu rata-rata 93,97%, rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali yaitu rata-rata3,33%, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup efektif dengan rata-rata93,39% dan rasio efisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efisien yaitu rata-rata4,55%. Dari rasio keuangan tersebut menunjukkan kemampuan keuangan daerahKabupaten Labuhanbatu Selatan masih sangat rendah dan belum mampu menunjangpelaksanaan otonomi daerah, tetapi pemerintah Kabupaten Labuhan batu Selatan biasmelaksanakan tugas pemerintahan, yaitu penyediaan pelayanan public dan pembangunandengan cukup baik. Hal ini dikarenakan dana transfer dari pemerintah pusat maupunpropinsi dapat dikelola dengan optimal dimana anggaran pendapatan daerahdialokasikan lebih besar pada belanja pembangunan dari pada belanja pegawai.