EFEKTIVITAS BATAS USIA MENIKAH DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN GUNA MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KUA TIGARAKSA KAB. TANGERANG - Najwa Azzahra; Kartika Dwiyanti; Novita Awaliyah; Adelia Nanda (Journal Central Publisher, 2025)
Latar Belakang : Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam dan hukum nasional untuk membentuk keluarga harmonis. Namun, praktik pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi, termasuk di Tigaraksa, dipengaruhi oleh budaya dan kondisi sosial. Meski UU No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia menikah menjadi 19 tahun, permohonan dispensasi tetap tinggi, sehingga efektivitasnya perlu dikaji. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam membatasi usia pernikahan di KUA Tigaraksa. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Adapun pengumpulan data dilakukan secara langsung di KUA Tigaraksa guna mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terkait dispensasi nikah. Hasil dan Pembahasan : Peraturan hukum di Indonesia menegaskan pentingnya pembatasan usia perkawinan untuk menjamin kesiapan fisik dan mental calon mempelai, mencegah perkawinan anak, dan mengurangi risiko perceraian dini. Dalam kondisi tertentu, pernikahan di bawah umur tetap dimungkinkan melalui mekanisme dispensasi nikah yang harus diajukan ke Pengadilan Agama. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tetap dilaksanakan dengan dasar pertimbangan hukum dan kemaslahatan. Kesimpulan : Batas usia minimal dan ketentuan dispensasi nikah diatur untuk melindungi calon mempelai dari dampak negatif pernikahan dini.