MEMPOLITISASI ORGANISASI PROFESI - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1993)
Inilah kasus aktual yang menarik. Ketidak-hadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Wardiman Djojonegoro, dalam peringatan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-48 di Jakarta tanggal 25 November 1993 yang lalu ternyata ada "buntut"nya. Ke-tidak-hadiran langsung menteri pendidikan pada peristiwa yang cukup penting tersebut diinterpretasi sebagai tidak atau kurangnya perhatian pemerintah terhadap para guru.          Seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu PGRI merayakan hari ulang-tahunnya di Jakarta dengan mengun-dang Mendikbud, namun karena Pak Wardiman pada saat yang sama mempunyai tugas lain yang tak kalah pentingnya maka kehadirannya pada peringatan tersebut diwakilkan Irjen Depdikbud, Mahmud Zaki. Keadaan seperti ini sesungguhnya bukan milik Mendikbud saja,  akan tetapi juga termiliki oleh para menteri yang lainnya; apabila dalam waktu yang bersamaan terdapat acara ganda tentu saja tidak semua a-cara dapat dihadiri langsung, maka ditunjuklah staf atau pembantu untuk mewakilinya.          Meski dalam acara HUT PGRI tersebut Mendikbud sem pat memberikan sambutan tertulisnya akan tetapi ternyata ada pihak yang mencoba "mempolitisasi" bahwa ketidak-ha-diran secara langsung menteri pendidikan di dalam acara tersebut merupakan cerminan sikap pemerintah yang kurang memperhatikan nasib guru di negara kita. Apabila hal ini dinyatakan oleh "sembarang orang" barangkali tidak meng-apa,  tetapi yang menarik hal ini justru dinyatakan oleh seorang  Wakil Ketua  Komisi IX  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita, Sukowaluyo.