Perancangan SPO Alur Pelayanan Pasien di Poskesdes Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat - Adiningsih, Luh Yulia; Putri, Putu Chrisdayanti Suada (Jurnal Sosial & Abdimas, 2024)
Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat dengan Poskesdes, adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Ruang lingkup kegiatan Poskesdes meliputi upaya kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader kesehatan. Kegiatan Poskesdes, utamanya adalah pelayanan kesehatan dasar yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, kesehatan anak dan pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku berisiko, surveilans lingkungan, dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka kegiatan di Poskesdes didukung dengan pencatatan dan pelaporan. Poskesdes berada di bawah pengawasan dan bimbingan Puskesmas setempat. Pelaksana Poskesdes wajib melaporkan kegiatannya kepada Puskesmas ataupun kepada sektor terkait. Laporan kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan disampaikan kepada Puskesmas oleh tenaga kesehatan Poskesdes. Adapun laporan yang menyangkut pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Kepala Desa selaku Ketua Forum Desa Siaga Aktif Tingkat Desa. Jika di wilayah desa tersebut terdapat Puskesmas Pembantu maka Poskesdes berkoordinasi dengan Puskesmas Pembantu tersebut. Poskesdes di bawah pembinaan Kabupaten/Kota melalui Puskesmas. Pembinaan dalam aspek upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Apabila Poskesdes tidak mampu memberikan pelayanan, perlu melakukan rujukan ke Puskesmas, antara lain pelayanan kegawatdaruratan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan mengenai Standar Prosedur Operasional Poskesdes belum memilki SPO tentang Alur Pelayanan Pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan SPO untuk kegiatan yang tidak memiliki SPO khususnya dalam pelayanan kepada pasien. Sehingga diharapkan mampu mendapatkan skor yang optimal saat dilakukan penilaian akreditasi, kemudian dapat meningkatkan nilai mutu pelayanan pada poskesdes.