KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI PADA KANTOR DISPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN) - AHMAD AKHYAR ABDUL AHAD; HASAN BASRY (Jurnal Tomalebbi, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Tahapan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2)  Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di  kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian yaitu di Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana sumber data primer didapatkan dari informan. Adapun informannya terdiri atas 5 yaitu Kepala Bidang Pajak Daerah Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, Kasi Pendataan dan Penetapan, Kasi Perencanaan, Petugas Pemungut Pajak, dan Pemilik Kendaraan. Sumber data sekunder didapatkan dari data-data seperti, data jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan, data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, data target dan realisasi pajak provinsi di Sulawesi Selatan, dan data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana data tersebut diperoleh dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tahapan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan dimulai dengan pelaporan atau pendaftaran kendaraan oleh wajib pajak, setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan SKPD. Selanjutnya dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana pembayarannya dilunasi sekaligus di muka untuk 12 bulan. Dilakukan penagihan dengan menerbitkan surat teguran  bagi wajib pajak yang jatuh tempo dan bagi wajib pajak yang tidak segera melunasi pajaknya dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 2) Selama periode tahun 2013, 2014, dan 2015, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 kontribusi sebesar 28,23%, sedangkan pada tahun 2014 kontribusi turun menjadi 26,69%, dan pada tahun 2015 kontribusi naik menjadi 27,74%. Sehingga penulis dapat simpulkan bahwa rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD sebesar 27.52% atau sebesar Rp. 814.521.234.794,00. 3) Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan tidak terlepas dari berbagai hambatan, berupa: (1) kelengkapan berkas wajib pajak seperti KTP dan BPKB, (2) banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, (3) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, (4) ketidaktahuan masyarakat tentang tempat-tempat pembayaran pajak, (5) pelayanan yang masih sering dipersulit.Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah This study aims to determine: 1) Phase of the taxation of motor vehicles in the office Dispenda South Sulawesi Province, 2) Contribution of the motor vehicle tax on revenue of South Sulawesi province, 3) Obstacles encountered in the collection of motor vehicle tax in the office DISPENDA South Sulawesi Province. This research is a qualitative descriptive study. Research Location is in South Sulawesi Provincial Revenue Office. Where is the source of primary data obtained from informants. The informant made up 5 ie Head of Local Tax Revenue South Sulawesi Province, Head of Data Collection and Determination, Head of Planning, Officer Perceptions and Vehicle Owners. Sources of secondary data obtained from such data, data on the number of motor vehicles in South Sulawesi, target data and the realization of revenue from motor vehicle tax, target data and realization of provincial tax in South Sulawesi, and data Local Revenue South Sulawesi province where the data was obtained from 2013, 2014, and 2015. the data collection procedures used were interviews, observation, and documentation. While the analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that: 1) The stages in the implementation of tax collection vehicles starting with reporting or registration of the vehicle by the taxpayer, after it emerged with a clear and definite object and subject-based PKB SPPKB, then published SKPD. Furthermore, the payment of motor vehicle tax, which is paid at the same time paid in advance for 12 months. Billing is done by issuing letters of reprimand for taxpayers due and for taxpayers who do not immediately pay taxes subject to administrative sanctions and criminal sanctions. 2) During the period 2013, 2014 and 2015, the contribution to the PAD PKB South Sulawesi fluctuate, which in 2013 accounted for 28.23%, whereas in 2014 contributions fell to 26.69%, and in 2015 contributions rose to 27.74%. So that the authors can conclude that the average contribution of the PKB against revenue of 27.52% or Rp. 814,521,234,794.00. 3) The implementation of tax collection vehicle is not in spite of various obstacles, such as: (1) the completeness of the file taxpayer such as ID cards and reg, (2) the number of objects delinquent motor vehicle tax, (3) the improvement of the tax (4) ignorance of the community on places of payment of tax, (5) service is often complicated.Keywords: Motor Vehicle Tax, Local Revenue