POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN SYARIAT ISLAM - LIA ARMADANI M; MUH. ARSYAD MAF’UL (Jurnal Tomalebbi, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui bagaimana perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. 2). Untuk mengetahui bagaimanastatus hukum yang ditimbulkan dari poligami terhadap anak dan istri. 3). Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme dan Syarat Poligami berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian metode penelitian kualitatif yang tersebar dalam buku atau diperoleh dari hasil wawancara dan literature, Adapun variabel dalam penelitian ini adalah “Poligami dalam Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Poligami dalam Syariat, Dalam desain penelitian ini menggunakan desain Analisis Deskriptif Kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan bagaimana Perspektif Undang–Undang Republik Indonesia Nomor1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Syariat Islam.Dalam penelitian ini  teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, dimana langkah awal analisis data informasi menurut kajian teori yang didapatkan dengan melakukan analisis perbandingan.Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis di kumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Poligami menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam; a). Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dibolehkan bagi seorang suami untuk berpoligami. Dalam Undang-undang aturan tentang poligami sangat diperketat sehingga tidak semua orang dapat melakukan poligami semaunya, karena adanya aturan dan prosedur yag harus dipenuhi jika seseorang berniat melakukan poligami baik dari segi kemampuan materi maupun kemampuan yang lainnya. b). Poligami menurut syariat islam, syarat utama yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu harus belaku adil. Dalam syariat islam apabila seseorang merasa sudah mampu berlaku adail maka suami sudah boleh melakukan poligami walaupun tanpa sepengetahuan istri  dan hal tersebut sudah dianggap sah. c). Dampak hukum yang ditimbulkan dari poligami terhadap anak dan istri. 2). Dampak hukum yang ditimulkan bagi anak dan istri dapat dilihat dari berbagai faktor; a). Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974, seseorang yang melakukan poligami dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri dan anak, akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan istri pertama.b). Berdasarkan syariat islam, apabila seorang suami melakukan poligami dan tidak mengikuti prosedur perundang-undangan diatas maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri kedua dan anaknya tidak mempunyai hak dan kewaiban sama dengan istri pertama yang melakukan pernikahan sesuai prosedur perundang-undangan. Adapun dampak hukum yang ditimbulkan bagi istri kedua dan anaknya yaitu :Kedudukan anak dari istri kedua tidak berhak menggunakan nama bapaknya dibelakang namanya serta tidak berhak membuat akta kelahiran yang bermazhab sama ayahnya. Tetapi harus bermazhab kepada ibunya. c). Dalam hal pembagian harta warisan istri kedua tidak mendapatkan bagian warisan karena tidak tercatatkan dicatatan sipil Negara. b). Mekanisme dan Syarat pelaksanaan poligami menurut Undang-Undang  Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat IslamKATA KUNCI : Poligami, Perspektif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Dan Syariat  Islam  This study aims to determine: 1). To find out how it compares to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Sharia. 2). To find out how the legal status arising from polygamy to a wife and children. 3). To find out how the mechanism and Terms Polygamy is based on the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Sharia. This research is a qualitative research method that spread in the book or obtained from interviews and literature, The variables in this study is "Polygamy in Perspective Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and polygamy in the Shariah, in the design of this study using design analysis Qualitative descriptive. Where researchers describe how the perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1974 About Marriage and the Islamic Sharia. In this study, data analysis technique used is qualitative analysis techniques, where the first step of data analysis according to the information obtained by the study of the theory of comparative analysis .Sedangkan ways to assess the answers that have been analyzed are gathered and will ultimately appear overview of research results. Based on the results of the study showed that: 1). Polygamy according to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Shariah; a). Polygamy in the Marriage Law is permissible for a husband to practice polygamy. In Act tightened the rules on polygamy so that not everyone can do as they wish polygamy, because of their rules and procedures yag must be met if a person intends to commit polygamy both in terms of material capabilities and other capabilities. b). Polygamy according to Islamic law, the main requirement that must be met for a husband to be polygamous, as contained in the Qur'an which should come into force fair. In Islamic law, if a person feels is already able to apply adail then the husband has been allowed to practice polygamy even though unbeknownst to his wife and it is already considered valid. c). Legal effect arising from polygamy to a wife and children. 2). The impact of laws ditimulkan for wives and children can be seen on a variety of factors; a). Under the law No. 1 1974, a person who is polygamous and in accordance with the rules of law, then the law impacts posed for a wife and children, will have the same rights and obligations with pertama.b wife). Based on Islamic law, if a husband is polygamous and does not follow the procedure above, the statutory legal repercussions posed for a second wife and his son did not have the same rights and kewaiban first wife who perform marriages in accordance with procedures of legislation. As for the impact it has on the law's second wife and son are: Position the child of the second wife is not entitled to use the name of her father behind her name and birth certificates are not entitled to make the same bermazhab father. But it should be bermazhab to his mother. c). In terms of the division of inheritance second wife did not get the part because it does not tercatatkan notes of the legacy of the civil state. b). Terms implementation mechanisms and polygamy according to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic ShariaKEYWORDS : Polygamy , Perspective , Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 , and the Islamic Sharia