TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI / INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS - Hakim, Muh Ridha (Jurnal Hukum dan Peradilan, 2018)
Artikel ini mengkaji mengenai independensi kekuasaan kehakiman yang ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan dalam sebuah negara hukum (rechtstaat). NegaraÂ  hukum baik dalam konsep Rule of Law ataupun Rechtstaat, menempatkan peradilan yang bebas dan tidakÂ  memihakÂ  (independence and impartiality of judiciary) sebagai salah satu cirinya. Akan tetapi, kemerdekaan tersebut bukanlah tanpa batasan sehingga dapat diterjemahkan dengan seluas-luasnya. Sering kali dalam praktiknya independensi didalilkan untuk berlindung atas suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan penggalian makna independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa â€œkekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanâ€. Oleh karenanya, pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusan yang menjadikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang layak untuk dikaji dan diangkat menjadi tafsiran mengenai makna independensi kekuasaan kehakiman. Tulisan ini menggali pandangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat pertimbangan mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Penulisan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Tulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primernya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif.This article examines the independence of judiciary by reviewing the Constitutional Court Decisions. Independence of judiciary is an absolute fact in a state of law (rechtstaat). A state of law, in the concept of Rule of Law or Rechtstaat, lists independence and impartiality of judiciary as one of its characteristics. However,Â  independence is not as free as everybody can freely interpret the law. Often, in practice, independence is postulated so as to provide protection from an act that cannot be accounted for. Therefore, it is necessary to delve into the meaning of judicial power independency as mandated by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that â€œjudicial power is an independent power to administer judicial proceedings to enforce the law and justiceâ€. For that reason, it is reasonable that the Constitutional Courtâ€™s reasoning in relation to the decisions that render Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution a touchstone in the judicial review of the laws be investigated and regarded as an interpretation of the meaning of judicial power independence. This paper studies the views of the judges in the Constitutional Court decisions that contain the courtâ€™s reasoning regarding the judicial power independence. This paper was written by employing a juridical-normative method through a conceptual approach and a case approach. This paper uses secondary data with the Constitutional Court Decisions as the primary legal materials. The data were analyzed using a qualitative method.