BP3 BUKAN BADAN PEMERAS PESERTA PENDIDIKAN - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1996)
Seorang bupati kepala daerah  di Jawa baru-baru ini  menyatakan himbauannya agar para pengurus BP3 di sekolah-sekolah (negeri) hen-daknya hati-hati dan bersikap arif dalam menentukan sumbangan yang dikenakan pada para orang tua siswa (baru).  Sumbangan, maksudnya sumbangan pendidikan atau yang oleh masyarakat kita lebih dikenal dengan istilah "uang BP3",  tersebut hendaknya jangan memberatkan orang tua siswa.       Himbauan Pak Bupati tersebut kiranya cukup tepat dan mengena; rupanya beliau mengerti benar tentang keluhan-keluhan yang dihadapi oleh warganya. Seperti kita ketahui sudah menjadi semacam tradisi pada bulan-bulan awal tahun ajaran baru seperti sekarang ini banyak orang tua siswa yang mengeluhkan besarnya sumbangan pendidikan yang ditarik oleh pengurus BP3.  Banyak orang tua yang merasa berat untuk membayar sumbangan pendidikan tersebut; sama beratnya kalau dia harus menolak membayar sumbangan yang sudah ditentukan oleh para pengurusnya.       Sumbangan pendidikan  (ditarik oleh pengurus BP3)  yang besar-nya hampir senantiasa lebih besar daripada uang sekolah  (ditarik oleh pengurus sekolah) terkadang menimbulkan persepsi keliru di kalangan orang tua siswa atas keberadaan badan itu sendiri.  Badan yang diben-tuk secara legal oleh kepala sekolah ini kemudian dipersepsi sebagai kepanjangan tangan sekolah dalam hal kutip mengutip dana. Badan ini dipersepsi sebagai upaya legitimasi dari pihak sekolah untuk mengutip dan mengeruk dana dari masyarakat, khususnya dari orang tua.       Itulah sebabnya di masyarakat seringkali muncul sinisme  tentang eksistensi BP3; misalnya BP3 yang sesungguhnya akronim dari Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan lalu dikepanjangkan secara salah menjadi Biro Penyantun Pelaksanaan Pendidikan, Badan Pembina Pelaksana Pendidikan, Badan Pemeras Peserta Pendidikan, dsb.