SMP TERBUKA YANG MENJADI PILIHAN (1) - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1989)
Keinginan dan tekad pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar SMTP mulai akhir Pelita V nanti nampaknya berdampak positif terhadap upaya-upaya meningkatkan daya tampung SMTP di negara kita yang sampai saat ini angkanya masih relatif rendah, sekitar 70%. Ini berarti bahwa pemerintah (dan masyarakat)  baru sanggup menyediakan 70 kursi belajar dari setiap 100 lulusan SD.       Dengan kondisi seperti itu tentunya belum "layak" wajib belajar dicanangkan secara resmi; masalahnya wajib belajar itu sendiri akan membawa resiko.       Apakah resikonya ...? Sewaktu-waktu yang diwajib-belajarkan menuntut sarana dan fasilitas belajar, asal masih di dalam batas-batas yang wajar,  maka mau tak mau pemerintah sebagai pihak yang mewajibbelajarkan warganya wajib memenuhi tuntutan itu.       Implikasinya: pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas belajar yang memadai terlebih dahulu,  termasuk menyediakan kursi belajar di sekolah dalam jumlah yang cukup,  sebelum mencanangkan program wajib belajar itu sendiri.