Kesiapan Pengelolaan Aset Unnes Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Mendukung PTN Badan Hukum - Wiyanto, Agung; Mundir, Akhmad; Widodo, Widodo (Business and Economic Analysis Journal, 2023)
Perubahan status UNNES dari PTN BLU menjadi PTN BH melalui PP nomor 36 Tahun 2020 tertanggal 20 Oktober 2022 yang diikuti perubahan struktur dan tata organisasi dibawah Rektor melalui peraturan rektor nomor 11 tahun 2023 berakibat UNNES harus memiliki kemandirian finansial dan perubahan tata kelola aset. Perubahan tata kelola aset adalah perubahan status UNNES yang semula sebagai kuasa pembantu pengguna dengan pengguna adalah Kemendikbud Ristekdikti dan pengelola Kemenkeu menjadi UNNES sebagai pengelola dan pengguna. Kemandirian finansial UNNES selama ini di Sebagian besar disokong oleh pendapatan dari uang kuliah tunggal (UKT). Berkaitan hal tersebut UNNES harus menggali pendapatan dari sumber lain di luar UKT sebagai pendukung utama kemandirian finansial. Pemanfaatan aset yang dimiliki UNNES sebagai salah satu sumber finansial UNNES menuju kemandirian finansial tidak boleh melanggar peraturan aset yang selama ini berlaku. Oleh karena itu diperlukan sebuah studi awal untuk mengetahui kesiapan pegawai pengelola aset, pegawai BOAB dan pegawai pengguna aset di Fakultas melalui sejauh mana pemahaman terhadap tata Kelola aset PTN BH. Studi kesiapan pegawai pengelola aset, pegawai BOAB dan pegawai pengguna aset dilaksanakan melalui penelitian dengan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang dimaksud adalah pendekatan penelitian dengan data-data yang dikumpulkan hasil kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai sesi aset, pegawai BOAB dan pegawai yang menangani aset di fakultas. Sampel penelitian adalah pegawai yang telah mengisi kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden masih belum memiliki kesiapan dalam pengelolaan aset untuk optimalisasi pendapatan. Hal ini ditandai banyaknya responden belum memiliki gambaran pengetahuan pengelolaan aset PTN BH UNNES dikarenakan antara lain masih proses regulasi mengenai pengelolaan aset, belum adanya roadmap pemanfaatan aset dan regulasi penyertaan modal maupun peraturan pendirian Badan Usaha Milik UNNES.