MENGGAGAS "AKSI KOLEKTIF" MASYARAKAT - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 2001)
Ekspose yang baru saja dilakukan  Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan di Jakarta,  tepatnya pada 15 November 2001 baru-baru ini, menyajikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada para pengambil keputusan,  baik pemerintah pusat,  pemerintah daerah, maupun masyarakat luas. Salah satu rekomendasi yang cukup mena-rik adalah perlu dilakukannya aksi kolektif (collective action) dari masyarakat untuk peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.          Di dalam rekomendasinya mengenai desentralisasi pendidikan, Komnas Pendidikan menyatakan perlu dilakukan aksi kolektif untuk meningkatkan peran masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus  untuk merealisasi  prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Aksi kolektif ini dapat diwujudkan  antara lain  dalam pembentukan dewan pendidikan pada tingkat daerah,  komite di tingkat sekolah, permintaan pertanggungjawaban  kepada para pengelola pendidikan serta kegiatan-kegiatan lain  yang secara konkrit berorientasi pada peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.          Rekomendasi tersebut di atas  didasarkan kepada kesimpulan Komnas Pendidikan  yang menyatakan  bahwa peran dan kepedulian masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional umumnya masih rendah dan belum terkoordinasi.          Dari hasil pengamatan Komnas Pendidikan  dapat dinyatakan bahwa hampir di seluruh daerah ternyata peran dan kepedulian ma-syarakat dalam penyelenggaraan pendidikan umumnya rendah, pada hal masyarakat merupakan potensi tersendiri apabila bisa dimotivasi dan dikoordinasi  dalam penyelenggaraan pendidikan.  Motivasi dan koordinasi inilah yang belum dapat direalisasi secara maksimal.