ANALISIS AKIBAT HUKUM LELANG OBJEK JAMINAN GADAI EMAS OLEH PT. PEGADAIAN - NIM. A1012171172, JEAN SICILIA MANALOE (Jurnal Fatwa Hukum, 2024)
AbstrackPT. Pegadaian is one of the many forms of non-bank financial institution business which is intended for the public to obtain funds in a relatively short time by offering several products and services such as pawn loans, non-pawn loans, services, and cooperation tied to debt-receivable agreements. . where if there is harm to one of the pukak, it can be said to have committed an unlawful act. During the auction, PT Pegadaian must notify the pawnbroker via SMS, telephone or WhatsApp. However, in reality, if the Pawn Recipient, in this case, is PT. Pegadaian (Persero) does not provide prior notification to the Pawnbroker (Debtor) to conduct the auction. Therefore, the author is interested in conducting further research in the form of a scientific thesis paper with the title legal consequences of the auction of gold collateral objects by PT. Pawnshop without notification to the pawnbroker.The problem formulation of this research is what are the legal consequences of auctions that do not provide notification to the pledgor. The aim to be achieved in this research is to analyze the auction procedure which must be notified by the pledgee and analyze the legal consequences of auctioning collateral objects without notification of the pledgor. The method that researchers use is the Normative Law research method supported by the Statute Approach. Data obtained from library research.The results showed that if PT. The Company's pawnshop conducted the auction without notification to the pawner. So this is contrary to the Civil Code and Proof of Pawn in which PT. The Company's pawnshop committed an Unlawful Act (PMH) because it had been negligent in performing its duties due to losses received by the pawner.Keywords: Auction legal consequences, commemoration, PT. Pegadaian Persero  Abstrak PT. Pegadaian Merupakan salah satu dari banyaknya bentuk usaha Lembaga Keuangan Non Bank yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam waktu yang relatif singkat dengan menawarkan beberapa produk dan layanan seperti pinjam gadai, pinjaman non gadai, layanan jasa, dan Kerjasama yang diikatkan dengan perjanjian utang-piutang. yang diamana jika timbulnya kerugian bagi salah satu pukak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pelelangan pihak PT.Pegadaian haruslah melakukan pemberitahuan kepada pihak pemberi gadai melalui sms, telfon, maupun whatsapp. Namun pada kenyataannya jika Penerima Gadai yang dalam hal ini adalah PT. Pegadaian (Persero) tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemberi Gadai (Debitur) untuk melakukan pelelangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul akibat hukum pelelangan objek jaminan gadai emas oleh PT. Pegadaian tanpa pemberitahuan terhadap pemberi gadai.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum lelang yang tidak dilakukan pemberitahuan kepada pemberi gadai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur lelang yang harus dilakukan pemberitahuan oleh penerima gadai dan menganalisis akibat hukum lelang objek jaminan tanpa pemberitahuan pemberi gadai. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian Hukum Normatif didukung dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Data diperoleh dari penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika PT. Pegadaian Persero melakukan pelelangan tanpa pemberitahuan kepada pemberi gadai. Maka hal tersebut bertentangan deng KUHPerdata dan Surat Bukti gadai yang dimana pihak PT. Pegadaian Persero melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah lalai dalam melakukan tugas akibat kerugian yang diterima oleh pemberi gadai.Kata Kunci : Akbiat Hukum Pelelangan, Pemberitahuan, PT.Pegadaian Persero